Urusan Gagal Bayar WanaArtha Diminta Tak Dilimpahkan ke Jiwasraya

–>

Suara. com porakporanda WanaArtha Life diminta untuk tidak mengambil kesempatan sejak kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto mengatakan, pihak WanaArtha seakan ingin mempersalahkan pihak Kejaksaan Agung atas kubra bayar perusahaan mereka kepada konsumen.

“WanaArtha jangan ambil kesempatan untuk tidak membayar nasabahnya. Kejaksaan Agung pun jangan sampai kalah, dan bisa diintervensi oleh mereka (WanaArtha), ” kata Wihadi ditulis Senin (5/10/2020).

Menurutnya, hasil domino gagal bayar Jiwasraya pas besar dan mempengaruhi beberapa lembaga keuangan lain.

Pihak Kejaksaan Utama pun menurut Wihadi tidak agak-agak secara serampangan melakukan penyitaan substansi para terdakwa, salah satunya kekayaan terdakwa Benny Tjokrosaputro yang tersedia di WanaArtha yang dijadikan dasar oleh WanaArtha atas gagal tukar mereka atas polis nasabah.

“Saya tahu memang ada irisan. Tapi kegagalan bayar WanaArtha jangan dilimpahkan ke Jiwasraya dong, ” ucapnya.

Wihadi menghargai, seharusnya para pihak dari konsumen WanaArtha bersama-sama membuat laporan pada kepolisian atau Kejaksaan Agung berasaskan penggelapan dana mereka oleh kongsi asuransi swasta tersebut.

“Mereka bukan BUMN, WanaArtha wanprestasi, laporkan saja ada penggelapan oleh nasabah yang merasakan dirugikan. Kenapa mereka tidak melayani itu (pelaporan)?. (WanaArtha) Jangan bermain di genderang orang lain dong, ” tegas anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Ia pun melihat, hingga saat ini belum melihat itikad baik dari pihak WanaArtha untuk membuka laporan keuangan mereka, dan detail pera pemegang saham ataupun produk WanaArtha dengan beririsan dengan Jiwasraya.

Hal itu mampu membuat kekisruhan publik, lantaran bagian WanaArtha melemparkan bola panas ke pihak lain yang seharusnya menjelma tanggung jawab mereka terhadap nasabahnya.

Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang Universitas Trisakti Yenti Garnasi mengatakan, korps Adhyaksa tidak mungkin asal-asalan dalam menyita aset tindak pidana khususnya di kasus pencucian uang.

Yenti menyebut penyitaan rekening terkait terdakwa kasus korupsi Jiwasraya, Benny Tjokrosaputro (Bentjok) itu tak sembarangan.

“Sebetulnya ketika Kejagung menyita aset pun telah melihat aliran dana dari data Sentral Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Jadi tidak asal-asalan, ” kata Yenti.

Yenti memaklumi ada pihak yang tak puas dan membalas terkait penyitaan SRE WanaArtha Life. Dia menyarankan pihak-pihak tersebut langgeng menghormati proses hukum yang berjalan.

“Kalau WanaArtha punya bukti bahwa itu bukan uang Bentjok. Silakan ditempuh untuk menyampaikan dalilnya. Proses lembaga kan ada, tinggal di-clear-kan, enggak mungkin objeknya satu yang mengeklaim dua pihak, ” tutur Yenti.

Jaksa Muda Pidana Khusus Ali Mukartono menguatkan pemblokiran sekitar 800 SRE saham milik WanaArtha bukan menjadi penyebab perusahaan asuransi itu gagal bayar.

Namun, rekening yang disita dari WanaArtha khusus hanya untuk saham dan reksa dana milik Benny Tjokrosaputro, Direktur Utama PT Hanson International Tbk yang telah menjadi terdakwa untuk kasus gagal bayar Jiwasraya, ia adalah satu dari enam terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi Jiwasraya.

Lima lainnya yakni Heru Hidayat Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM), Joko Hartono Tirto Direktur PT Maxima Integra, Hendrisman Rahim Direktur Utama Jiwasraya 2008-2018, Hary Prasetyo Direktur Keuangan Jiwasraya 2008-2018, dan Syahmirwan mantan Kepala Divisi Investasi serta Keuangan Jiwasraya.

Ali bahkan mengungkapkan, Wanaartha sudah mengalami gagal bayar kepada para nasabahnya sejak Oktober 2019.

Dia menolak jika Kejaksaan Agung tersalahkan atas sengkarut dana Bentjok dengan ada di WanaArtha. Selain itu juga ingin meluruskan bahwa pihaknya tidak pernah menyita uang lantaran nasabah, melainkan hanya aset serta uang Bentjok yang ada pada WanaArtha.

“Jangan sampai gagal bayarnya pada sana, kemudian digeser-geser menjadi kepalang jawab Kejaksaan. Karena Kejaksaan baru melakukan penyidikan perkara ini dalam akhir Desember 2019. Ini kita harapkan kejujuran dari pihak pengurus WanaArtha, ” ujarnya, Jumat (25/9).