Respon Kajian ICW dan TII, KPK Beberkan Kinerja Firli Bahuri Semasa 6 Bulan

–>

Suara. com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi catatan Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia (TII) terkait kinerja pimpinan KPK di masa Firli Bahuri dengan menjadi sorotan selama enam kamar terakhir.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan, menghargai kajian dengan dilakukan ICW dan TII menghantam sejumlah kekurangan KPK jilid V.

“KPK menghargai inisiatif masyarakat untuk menunggui kinerja kami. Tentu, nanti awak akan pelajari kajian tersebut, ” ucap Ali dikonfirmasi, Kamis (25/6/2020).

Ali pun memberi kesempatan kepada ICW dan TII untuk menyampaikan pemaparannya di lembaga antirasuah tersebut.

“Kapan menetapkan, jika dibutuhkan TII dan ICW kami undang untuk paparan di KPK. Kalau ada data yang keliru bisa dikoreksi, tapi bila memang pembacaan dan rekomendasinya pas tentu bisa bermanfaat sebagai bukti untuk KPK, ” ungkap Ali.

Baca Juga: Sebut Strategi Pencegahan KPK Era Firli Cs Gagal, ICW: Rombak Ulang

Lebih lanjut, Ali membeberkan sejumlah data tentang kemampuan KPK di semester I Tarikh 2020. Menurut Ali, dalam dunia penindakan KPK, setidaknya sudah ada 30 surat perintah penyidikan dengan total 36 tersangka.

Adapun kasus yang telah diukir KPK era Firli meliputi kasus operasi tangkap lengah KPU, OTT Sidoarjo, pengembangan suap ke Anggota DPRD Sumut, perluasan suap ke Anggota DPRD Muara Enim, pengembangan kasus proyek logistik jalan di Bengkalis dan kejadian dugaan TPK di PT Dirgantara Indonesia.

Lalu, kasus dengan kerugian keuangan negara ratusan miliar yang sudah ditangani KPK. Seperti kasus korupsi rencana Bengkalis dengan nilai proyek Rp 2, 5 triliun. Dimana sudah ditemukan dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp 475 Miliar.

Baca Juga: Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo Diperiksa KPK

Selanjutnya, kasus PT DI dugaan kerugian negara sebesar Rp 205, 3 miliar serta USD 8, 65 juta.

Menurut Ali, KPK juga telah melakukan interpretasi terhadap dua buronan KPK di kasus suap dan gratifikasi kejadian di Mahkamah Agung (MA). Mereka yakni bekas Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono.

“Selama semester I ini juga telah dikerjakan penahanan terhadap 27 orang tersangka, ” ucap Ali

Selain itu, Ali menyebut KPK telah melakukan pengembalian kerugian uang negara selama enam bulan, dalam sejumlah perkara korupsi mencapai puluhan miliar.

“Jumlah Pemulihan substansi yang disetor ke kas negeri dari Denda, Uang Pengganti serta Rampasan Rp 63. 068. 521. 381, ” ujar Ali

Dalam tempat pencegahan. KPK juga tengah pokok memantau alokasi dana dalam penanganan Covid-19.

“KPK menerbitkan surat edaran sebagai arahan terkait penggunaan anggaran PBJ dalam penanganan Covid-19, Penyaluran Bansos, serta pengelolaan bantuan atau hibah sejak masyaraka. Menyediakan kanal pengaduan bansos (Jaga Bansos), ” ucap Ali

KPK juga terus mendorong kepatuhan LHKPN. Terjadi peningkatan kepatuhan yang signifikan per 1 Mei 2020 menjadi 92, 81 persen dari 73, 50 persen pada periode yang serupa di tahun 2019.

“KPK juga telah menyurati Presiden terkait rekomendasi Analisis BPJS Kesehatan mengingat sejumlah rekomendasi perbaikan belum dijalankan oleh pemerintah, ” kata Ali.

Terakhir, KPK pula telah menerima dari penyelenggara negara terkait gratifikasi yang dilarang. Di dalam periode 1 Januari – 25 Januari KPK telah menyetorkan ke kas negara penerimaan gratifikasi atas 379 SK.

Laporan gratifikasi yang ditetapkan sebagai milik negara dari mutlak 665 SK yang telah diterbitkan. Berupa uang senilai Rp 882. 920. 667, USD7. 587, 44, SGD951, 77, Yen 5. 140 dan barang senilai Rp 65. 639. 340.

Sebelumnya, Peneliti ICW Kurnia Ramadhan menyebut, berdasarkan hasil kajian, KPK kini tidak lagi dipercaya oleh publik. Sebab, kata tempat, kebijakannya kerap kali menimbulkan perdebatan.

“Tak pelak, proses tata kelola pola pun menjadi problematika baru di lembaga antirasuah ini. Begitu juga pada aspek penindakan dan pencegahan, yang mana juga tidak menunjukkan perkembangan signifikan dibanding kepemimpinan sebelumnya, ” ujar Kurnia melalui keterangannya, Kamis (25/6/2020).