Politikus PDIP: Saya Menolak Vaksin Covid-19, kalau Dipaksa Pelanggaran HAM

Suara. com – Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning dengan bahana menolak untuk divaksin Covid-19. Politikus PDI Perjungan itu tidak mau divaksin dengan jenis apapun.

Ribka makin lebih memilih untuk membayar sanksi dengan keluarganya ketimbang harus menerima vaksin. Hal tersebut disampaikan Ribka di depan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, pihak BPOM serta PT Bio Farma.  

“Saya tetap tak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, beta sudah 63 tahun nih, mau semua usia boleh tetap. Misalnya pun hidup di DKI, seluruh anak cucu saya dapat hukuman lima juta mending gue bayar, bersetuju jual mobil kek , ” kata Ribka di Raker dan RDP di Tip IX, Kompleks Parlemen, Selasa (12/1/2021).  

Alasan penolakan Ribka karena mengikuti pernyataan dari PT Bio Farma yang menyebut belum melakukan uji klinis tahap ketiga.

Baca Juga: Bagian DPRD dan Perempuan Perekam Gambar Porno Petinggi PDIP Tidak Ditahan

Selain itu, ia juga memiliki pengalaman melihat sejumlah vaksin dengan pernah masuk ke Indonesia tetapi malah memperburuk keadaan.  

“Saya ngomong lagi nih di rapat ini ya, vaksin untuk anti polio malah lumpuh layu di Sukabumi terus anti kaki gajah pada Majalaya mati 12 (orang). Karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan (anggaran) Rp 1, 3 triliun waktu saya ketua komisi. Kami ingat betul itu, jangan berkelakar vaksin ini, jangan main-main, ” tuturnya.  

Ribka pun kembali mengisbatkan kalau ia bakal menolak untuk menerima vaksin. Kalau misalkan dia dipaksa maka menurutnya hal itu sudah masuk ke dalam pelanggaran HAM.  

“Saya pertama yang bilang hamba menolak vaksin, kalau dipaksa pengingkaran HAM. Enggak boleh maksa sejenis, ” ungkapnya.  

Baca Juga: Profesor UGM Hitung Efikasi Vaksin Sinovac, Ampuh Lawan Covid-19?