Permisi Demo Omnibus Law Mahasiswa serta Buruh Hari Ini Ditolak Penjaga

Suara. com berantakan Polda Metro Hebat memastikan tidak menerbitkan surat izin terhadap aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dengan dihelat mahasiswa dan buruh pada Selasa (20/10/2020) hari ini.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana menjelaskan, sebagimana instruksi Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz selama masa pandemi Covid-19 pihaknya tidak hendak mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan atau STTP bagi pihak dengan hendak melakukan aksi demonstrasi.
Terlebih menurutnya situasi pandemi Covid-19 di Jakarta masih merisaukan dengan angka kasus positif pada atas seribu setiap harinya.

“Jadi selama tersebut masih dalam situasi bahaya covid, kita tidak akan mengeluarkan STTP, ” kata Nana di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (19/10/2020).

Lamun begitu, Nana menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan rencana pengamanan terhadap para demonstran. Dalam pengamanan tersebut Polda Metro Jaya disebut Nana turut dibantu oleh Mabes Polri dan TNI.

Mengucapkan Juga: Akan Tersedia Demo Lagi, IHSG Melemah ke Zona Merah

“Kami siap mengerahkan anggota untuk mengamankan demo, itu kita harapkan demo damai. Pedemo mengikuti aturan demo, ” katanya.

Sanksi Pidana Menanti

Mabes Polri sebelumnya juga telah mengingatkan peserta aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja untuk tidak bertindak anarkis. Sebab, jika itu melakukan tindakan anarkis akan dijerat dengan sanksi pidana sebagaimana metode yang berlaku.

Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Awi Setiyono lantas mewanti-wanti buruh dan mahasiswa yang rencananya akan menggelar aktivitas demonstrasi pada Selasa (20/10/2020) untuk mengantisipasi adanya pihak-pihak penyusup.

Apalagi berdasarkan pengalaman demo-demo sebelumnya, Awi membicarakan adanya kelompok penunggang tidak bertanggung jawab yang menyusup untuk memicu terjadinya kericuhan.

Menangkap Juga: Kapolda Metro Pastikan Tak Beri Izin Demo Mahasiswa Hari Ini

“Kita tidak bosan-bosan mengingatkan, karena segala resiko ada tanggung jawabnya itu. Jika rekan-rekan lakukan demo hingga perusuh tentunya akan sanksi menunggu di sana, ” kata Awi dalam Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (19/10).

Geruduk Istana Negara

Sebanyak lima ribu mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) diprediksi akan kembali melakukan aksi pertunjukan menolak Undang-Undang Omnibus Law Membentuk Kerja ke Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10/2020) keadaan ini.

Koordinator Aliansi BEM SI, Remy Hastian menyatakan ribuan mahasiswa itu datang dari seluruh Indonesia dan menuntut Presiden Joko Widodo untuk membatalkan UU Cipta Kerja menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

“Aksi akan dilaksanakan pada Selasa, 20 Oktober 2020 pukul 13. 00 WIB dengan estimasi massa aktivitas sebanyak 5. 000 mahasiswa sebab seluruh Indonesia, ” kata Remy, Senin (19/10/2020).

Di sisi lain, Remy menyampaikan kekecewaan mahasiswa terhadap sikap negeri yang terkesan menutup mata dari segala penolakan elemen masyarakat atas disahkannya UU Cipta Kerja.

Terlebih, pemerintah justru terkesan pula menantang klub ke pengadilan untuk melayangkan judicial review di Mahkamah Konstitusi.

“Terlebih teristimewa sebelumnya Presiden telah meminta MK untuk mendukung UU Cipta Kegiatan serta revisi terhadap UU MK, hal tersebut memberikan kesan bahwa melakukan judicial review bukan ialah cara yang efektif, ” tegasnya.

Adapun, Remy menjelaskan bahwa aksi presentasi juga bertepatan dengan satu tarikh kepemimpinan kabinet kerja Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Mengabulkan.

Di pelaksanaan aksi demonstrasi, Remy mengiakan telah meminta seluruh massa kelakuan untuk membekali diri dengan masker, face shield, hand sanitizer, dan obat-obatan pribadi sebagai upaya pencegahan terhadap penyebaran pandemi Covid-19.

“Juga mengecam berbagai tindakan represif aparatur negeri terhadap seluruh massa aksi, ” pungkasnya.