KSP: UU Ciptaker Jadi Payung Hukum Penting Pengembangan UMKM

Suara. com – Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono mengatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja (UU Ciptaker) menjadi payung lembaga penting bagi pengembangan bisnis Cara Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Logat Edy, dukungan UU Ciptaker terhadap UMKM diberikan dalam hal, perizinan, pengembangan usaha, ases Terhadap Pembiayaan, dan akses terhadap pasar.

Sehingga dalam UU Ciptaker perizinan usaha dapat dikerjakan secara online melalui Online Single Submission (OSS).

“Secara lebih spesifik, pembentukan koperasi dipermudah. Hanya dengan 9 (sembilan) orang sudah bisa membuat koperasi dari sebelumnya minimal 20 (dua puluh) orang, ” perkataan Edy dalam keterangannya, Kamis (5/11/2020).

Baca Juga: Salah Ketik UU Menjadikan Kerja, Relawan Jokowi Minta Mensesneg Pratikno Mundur

Selain itu, Eddy menuturkan biaya sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil biar ditanggung pemerintah.

Kemudian ada kemudahan di dalam pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi produk UMKM.

“Itu akan benar membantu. Dari situ menurut kami arahnya sangat jelas, yaitu meminimalkan hambatan untuk memulai usaha (barrier to entry) bagi para pelaku UMKM, ” ujar Eddy.

Dari sisi Pengembangan Usaha, Edy menyebut ada Pencetus 99 dan Pasal 101 dengan secara khusus mengatur inkubasi usaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Dalah hal ini, inkubasi pada umumnya adalah bantuan/dukungan agar usaha mikro dan kecil dapat berkembang menjelma lebih baik.

Menangkap Juga: Kesalahan Penulisan di Naskah UU Cipta Kerja, Kemensetneg: Human Error

“Inkubasi bisnis ini dapat dilakukan oleh Negeri Pusat, Pemerintah Daerah, dunia jalan maupun masyarakat, ” tutur Edy.