Daerah Kesehatan Rentan Dikorupsi, ICW Ungkit Kasus Alkes Eks Menkes Siti Fadilah

–>

Suara. com – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan pada pemerintah untuk hati-hati di menggunakan anggaran penanganan virus corona atau covid-19 di Indonesia. ICW mencatat bidang kesehatan merupakan lima besar instansi pemerintah yang paling disoroti terkait praktik korupsi.

Hal itu disampaikan peneliti ICW Wanna Alamsyah dalam diskusi daring korupsi & masalah penanganan covid-19 melalui gambar conference, pada Kamis (9/4/2020).

“Untuk daerah kesehatan ini, jadi salah mulia sektor yang rentan. Kalau kita lihat sejak ICW melakukan monitoring sektor kesehatan masuk di pada lima sektor paling tinggi kerentanan korupsi, ” kata Wana.

Wana mengucapkan, sektor kesehatan menjadi sorotan ICW karena memiliki anggaran yang luhur termasuk dalam penanganan pandemi covid-19.

“Dari segi anggaran juga besar kesehatan tubuh, dapat porsi lima persen berdasarkan UU. Sehingga, potensinya juga betul besar. Terutama kalau kita bicara korupsi alat kesehatan, kalau sesuai covid ini, ” kata Wana.

Di penanganan covid-19, Wana meyakini perkiraan tersebut salah satunya untuk pembelian Alat Pelindung Diri (APD), instrumen rapid test, hingga obat-obatan & vitamin.

Ia kemudian merujuk pada tahun 2005 saat terjadinya korupsi cara kesehatan dalam pembelian vaksin flu burung yang dilakukan oleh Gajah Kesehatan Siti Fadilah Supari era 2004-2009.

“Tahun 2005 menkes Siti Fadilah ditetapkan oleh KPK (sebagai tersangka) manipulasi vaksin flu burung. Ini membentuk perseden-preseden ini sudah terjadi, yang perlu dilakukan pemerintah coba membenarkan dari instrumen hukumnya, ” cakap Wana.

Lebih lanjut, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) telah mengeluarkan kebijakan kepada seluruh Kementerian hingga pejabat daerah menyelenggarakan pengadaan di kondisi darurat.

Wana berniat pejabat di Indonesia tidak lagi melakukan markup pada pengadaan bahan dan jasa.

“Kondisi wabah ini satu modus kita bisa lihat dengan jalan apa satu barang bisa di mark up. Saat ini setidaknya kehormatan yang jadi, naganaganya nilai pengimbang. Tapi, jangan sampai kita tak ada data pembandingan, jangan jadi celah bagi oknum untuk korupsi, ” tutup Wana.

Let’s block ads! (Why? )