BNPT Targetkan PP Pemulihan Korban Terorisme Segera Terbit

–>

Suara. com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Lembaga Perlindungan Bukti dan Korban (LPSK) membahas soal pemulihan korban tindak pidana terorisme. Hal tersebut dilakukan guna meneruskan pembahasan Peraturan Pemerintah (PP) dengan menjadi turunan Undang-undang Nomor Tarikh 2018.

Pembahasan itu dilakukan dalam kerap koordinasi yang dihadiri oleh Kepala BNPT Boy Rafli Amar.

Sebagai kepala BNPT baru, Boy langsung menindaklanjuti tugas dari kepemimpinan BNPT sebelumnya, salah satunya ialah memberikan perlindungan kepada saksi dan korban terutama dalam konteks kasus tindak pidana terorisme.

Pertemuan ini adalah yang baru bagi Kepala BNPT yang pertama dengan lembaga lain, sejak dilantik pada 6 Mei lalu, Irjen Boy Rafli langsung bergerak segera melakukan pertemuan internal.

Menurutnya banyak hal-hal yang tentunya perlu ditindak lanjuti lagi berkaitan dengan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban terutama dalam konteks kasus tindak kejahatan terorisme.

“Dengan adanya UU Nomor 5 tahun 2018 perlu kita konkretkan dengan kerjasama menjadi semacam Standar Operasional Prosedur (SOP). Termasuk juga hal yang perlu dilanjutkan yakni kerjasama (MoU) yang nampaknya telah harus kita perbarui lagi, ” kata Boy dalam keterangan tertulis, Jumat (15/5/2020).

Boy mengungkapkan kalau pihaknya akan secara proaktif mendorong Peraturan Pemerintah (PP) tentang perlindungan objek tindak pidana terorisme agar segera disahkan. Ia menargetkan kalau pembahasan itu akan rampung usai perjamuan hari raya Idul Fitri.

“Akan kita upayakan agar segera dapat disahkan dan diterbitkan, ” ujarnya.

Kemudian dari sisi LPSK menilai kalau pembahasan kerja sama BNPT dan LPSK mesti dilakukan dikarenakan MoU BNPT serta LPSK sebelumnya akan berakhir.

“Penting sedang kita menyamakan persepsi, apalagi sesudah UU no. 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme disahkan. Ada beberapa mandat yang diberikan kepada kami, BNPT dan LPSK dan harus segera dirumuskan sebab negara terutama beberapa PP bersentuhan dengan hak-hak korban, ” perkataan Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution.

Dalam sisi lain Wakil Ketua LPSK Susilaningtias juga menyebutkan selama tersebut ada beberapa kendala berkaitan dengan mandeknya pembahasan PP turunan UU Nomor 5 Tahun 2018.

“Iitu sangat penting bagi BNPT dan LPSK sehingga tadi kami bahas agar PP itu bisa segera pada tanda tangani oleh presiden. Karena batas waktu untuk pengajuan imbalan kepada para korban sudah mau habis yaitu tahun depan. Oleh karena itu kita harus sudah bersiap buat itu, ” ujar Susilaningtias.