Anies Diancam Digeruduk Demo Besar Dorong Reklamasi Ancol

–>

Suara. com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diancam akan digeruduk demo besar tolak reklamasi Ancol. Peristiwa itu dinyatakan Masyarakat yang terlibat dalam Pemuda Jakarta Utara.

Mereka menyebut keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang perluasan kawasan Ancol dianggap sebagai bentuk perampasan pantai publik untuk akses masyarakat nelayan pesisir Jakarta.

“Secara definisi jelas ini merupakan wujud reklamasi, ” kata tokoh muda Gerakan Bangun Jakarta Utara, Kemal Abubakar di Pantai Ancol, Minggu (5/7/2020).

Perluasan kawasan itu dilakukan jadi bentuk komersialisasi dan monopoli dengan diserahkan kepada pihak PT Pendirian Jaya Ancol sebagai pengembang.

“Kami betul kecewa dengan keputusan gubernur yang akan melakukan reklamasi pantai 150 hektar yang diserahkan kepada Tanjung, ” tegas Kemal.

Kemal mengatakan keputusan gubernur itu merupakan keputusan ambigu dan seolah-olah dipaksakan serta buat kepentingan bisnis. Sejak tahun 2019, masyarakat pesisir di sekitar Tanjung telah melakukan upaya untuk memperoleh akses masuk kawasan.

Namun kata Kemal, pihak Ancol beralasan kepada warga bahwa tiket masuk kawasan buat pemeliharaan fasilitas. Sementara, warga penghuni apartemen di dalam kawasan Ancol mendapatkan akses gratis untuk menikmati pantai yang notabene itu hak publik.

Kemal menegaskan jika Anies tidak menguraikan SK Gubernur itu, pihaknya mau menurunkan masa untuk menolak reklamasi.

“Kami akan memberikan tenggat waktu seminggu ini. Apabila minggu depan tak ada keputusan mencabut keputusan gubernur maka kita akan turun, ” janji Kemal.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan izin pengembangan negeri rekreasi untuk PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk dengan total luasan sebesar 155 hektar. Izin pada bentuk Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta tentang izin pengamalan perluasan kawasan rekreasi dunia gambaran seluas 35 hektar dan pengembangan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol Timur seluas 120 hektar, tertanggal 24 Februari 2020.

Sebelumnya, VP Corporate Secretary PJA, Agung Praptono menjelaskan perluasan kawasan rekreasi tersebut, untuk menjadikan Ancol bukan hanya kebanggaan DKI Jakarta tetapi pula ikon Indonesia.

“Saat ini masih di tahapan surat keputusan, belum tersedia perkembangan, ” ujar Agung.

Agung mengucapkan semua proses dan tahapan medium dilaksanakan sebagai bagian dari rencana Ancol untuk menjadi kawasan rekreasi terpadu terbesar di Asia Tenggara. Sebagai perusahaan terbuka milik Pemprov DKI Jakarta, Ancol membutuhkan pembangunan kawasan baru dan peningkatan kapasitas untuk kawasan yang sudah ada. Dengan proyek itu, secara tidak langsung juga meningkatkan aset perusahaan.

Hal senada disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan izin perluasan lahan Taman Impian Jaya Ancol bertujuan agar mengakomodir kepentingan publik seperti tempat rekreasi bangsa.

“Perluasan darat Ancol adalah untuk kawasan rekreasi masyarakat. Jadi kita mengutamakan hajat publik, ” ujar Saefullah.